The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Fortunately, during conversations with the DPR, there were improvements and improvements, although not all of them had grow to be far more average and accommodated proposals by NGOs. Issues that still necessary to be enhanced when this regulation was passed ended up then challenged inside the Constitutional Court docket. And Though, in the long run, civil society ‘shed’ in this judicial overview lawsuit, this instance reveals the hope of contributing to the generation of intelligence that's in line with the rules of democracy plus the rule of regulation adopted by Indonesia.

This article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture in the course of the submit-independence revolution of 1945 towards the authoritarian point out intelligence underneath the New Purchase regime right after 1965, also to the era of intelligence reform after the 1998 reformation movement. Not long ago, the issues for Indonesian intelligence establishments have shifted from the need for laws and political policies to the need for your democratic intelligence posture and the chance to encounter rising protection threats.

Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting informasi lebih lanjut dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]

The concept of a improve was performed Along with the goal of enhancing and strengthening this Corporation. However, our heritage proves that this isn't quick.

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

Soeharto’s method from the seventies was to build ‘contestation’ concerning establishments to make sure that they could under no circumstances ‘unite’ from Suharto, who ended up placing all intelligence agencies underneath his immediate Handle. Although Soeharto selected BAKIN like a strategic intelligence agency, he didn't right away disband KOPKAMTIB and Opsus. Soeharto also ‘strengthened’ the figure of your “Intelligence Assistant” underneath the Ministry of Protection and Security who was envisioned to direct concurrently the ABRI’s (Commander of your Armed Forces with the Republic of Indonesia) controlled territorial armed forces intelligence models, KOPKAMTIB, and BAKIN, which frequently ran overlapping operations and in some cases competed With all the aim of securing Soeharto’s pursuits.

The gathering of People top higher-position advisers into the President and Vice chairman shall be addressed collectively as The cupboard. The subsequent table contains publicly accessible information on the ministries and other departments in the current Cabinet as of June 9, 2019:

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.

Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.